Ramai Menyoroti KPK Raker di Hotel Mewah Banjir Kritikan Ini Jawaban Pimpinan KPK

SURYA.co.id I YOGYAKARTA - Banjir kritikan mengiringi penyelenggaraan rapat kerja (Raker) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hotel bintang 5 di Yogyakarta pada 27-29 Oktober 2021.

Akun twitter @paijodirajo misalnya, menyebut KPK sedang piknik dengan kedok rapat kerja.

Kritik lebih pedas disampaikan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, raker di hotel bintang 5 itu merupakan pemborosan anggaran.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak kaget atas kegiatan itu. Pasalnya, pemborosan anggaran sudah terlihat sejak era Firli Bahuri menjabat.

"ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta. Praktik pemborosan anggaran seperti itu memang sudah terlihat sejak Firli Bahuri cs menjabat sebagai pimpinan KPK," kata Kurnia.

Jawaban KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, tarif hotel bintang 5 tempat raker KPK sama dengan hotel bintang 3. "Bintang 5 tetapi kalau tarifnya bintang 3 kenapa tidak, kan seperti itu," kata Marwata, dikutip dari Kompas.com.

Ia menegaskan, KPK selalu transparan dalam penggunaan anggaran dan semuanya dipertanggungjawabkan. Namun, ia tidak tahu secara pasti berapa nominal yang dikeluarkan untuk raker itu.

Marwata menegaskan, biaya tersebut masih dalam batas anggaran yang disusun. Menurutnya, raker ini sudah direncanakan dari awal dan tidak akan maksimal jika dilakukan di kantor KPK. "Kenapa tidak bisa di kantor? Kalau kita lakukan di kantor banyak sekali hambatanya, satu, kita tidak bisa sepenuhnya menyatu," jelas dia.

"Karena ada saja pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian mengganggu penjabat sektoral atau juga yang bersangkutan rumahnya atau tinggal di Jakarta, sore kadang-kadang balik. Itu yang terjadi jika dilaksanakan di kantor," sambungnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, bukan kali ini saja KPK menggelar rapat di luar kota. Pasalnya, raker KPK sebelumnya diselenggarakan di Bandung.

"Tahun akan datang mungkin di tempat lain yang berbeda. Itu semua untuk mendistribusikan agar dana atau keuangan negara bisa terserap di daerah-daerah," kata Ghufron, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Tak hanya itu, Ghufron menyebut ada alasan lain di balik pemilihan tempat rapat itu. "Kenapa harus jauh-jauh dilakukan di Yogya Pak? Perlu diketahui, kami ini bagian dari struktur kewarganegaraan yang menggunakan APBN," kata Ghufron.

Menurutnya, fungsi dari APBN adalah distribusi, sehingga uang dikumpulkan dari rakyat harus didistribusikan kepada rakyat juga.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuai Kritikan, Begini Alasan KPK Memilih Hotel Bintang 5 untuk Raker", Klik untuk baca

Share this post